Kamis, 27 November 2014

KAJIAN TENTANG PENGARUH DPR TANDINGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

       1.1       Latar Belakang
Pada sistem pemerintahan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan suatu lembaga legislatif DPR dalam konteks kedaulatan rakyat, maka DPR sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai peranan penting untuk membuat undang-undang yang berpihak pada rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sebagai perwakilan dari rakyat seharusnya DPR dapat menjaga amanah maupun menaungi aspirasi masyarakat dengan baik. Karena pada dasarnya menjadi DPR bukan lah suatu jabatan untuk memperkaya diri namun lebih kepada kewajibannya yaitu menjembatani antara pemerintah dan rakyat. Namun sekarang ini, kinerja DPR lebih banyak intervensi parpol. Sehingga anggota DPR tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal.
Dalam pemilihan umum legislatif periode 2014/2019 kemarin banyak adanya konflik mengenai calon legislatif. Dimana kebanyakan calon legislatif yang mengikuti pemilu ada public figur dengan hal itu harapan parpol yaitu agar parpolnya terpilih karena banyaknya penggemar dari public figur. Taktik ini dirasa kurang efektif karena parpol dalam mencalonkan anggotanya menjadi anggota legislatif tidak melihat kemampuan yang dimiliki seseorang, namun lebih kepada kondisi sosial seseorang.
Munculnya DPR Tandingan pada saat ini menunjukkan ketidakdewassan para pejabat negara terhadap pemerintahan. Komunikasi politik yang tidak tersampaikan antara kedua kubu merupakan salah satu penyebab munculnya DPR Tandingan. Persaingan yang ketat dan merasa tidak mau mengalah membuat salah satu kubu keberatan terhadap terbentuknya DPR.
Jika hal ini terus saja terjadi pada pemerintahan, bagaimana pemerintahan bisa fokus dalam mensejahterahkan dan menyelesaikan masalah rakyat sedangkan masalah intern pemerintahan saja tidak dapat diselesaikan. Adanya DPR Tandingan cukup menunjukkan bahwa ketidakdewasaan para pejabat dalam pemerintahan. Keegoisan para pejabat negara yang nantinya akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan.

       1.2       Rumusan Masalah
1.    Apa penyebab munculnya DPR Tandingan ?
2.    Apa akibat adanya DPR Tandingan terhadap kinerja pemerintah ?
3.    Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya DPR tandingan ?
4.    Bagaimana solusi yang dapat disampaikan ?

       1.3       Tujuan
1.    Untuk mengetahui penyebab munculnya DPR Tandingan.
2.    Untuk mengetahui akibat adanya DPR Tandingan terhadap kinerja negara.
3.    Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap adanya DPR tandingan.
4.    Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat disampaikan dapam masalah DPR Tandingan.

       1.4       Manfaat
1.    Untuk menambah pengetahuan mahasiswa/pembaca dalam mata kuliah Kajian Masalah Kewarganegaraan.
2.    Untuk memberikan kontribusi sikap kepemimpinan bagi mahasiswa/pembaca yang aktif dengan berbagai organisasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi penting diperhatikan dalam hal berpolitik. Dengan adanya saling komunikasi tidak akan terjadi konflik kesalahpahaman antar beberapa kubu. Dalam konflik DPR tandingan ini diduga adanya kebuntuan komunikasi politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi salah satu penyebab adanya DPR tandingan. Seperti kita ketahui, hingga kini masih ada dualisme pimpinan DPR setelah fraksi dari KIH membentuk pimpinan sementara DPR. Padahal sebelumnya telah ada pimpinan DPR yang dipimpin Setya Novanto bersama empat wakilnya. Mereka telah diambil sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2 Oktober 2014. Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing berpendapat, hal ini terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi politik dari fraksi di KIH dengan fraksi KMP.

"Saya melihat komunikasi politik dari kedua kubu mengalami kebuntuan," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Minggu (2/11/2014).

Akibat adanya kebuntuan komunikasi politik itu, kedua kubu koalisi ini pun tak ada yang mengalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.

"Yang ada ngotot-ngototan, jadi komunikasi KIH dengan KMP sedang terjadi deadlock. Artinya komunikasi politik mereka tidak baik," tegasnya.

Fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR membentuk pimpinan DPR tandingan. Alasannya, fraksi tersebut melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan munculnya DPR tandingan merupakan bentuk ketidakdewasaan berpolitik. Tandingan-tandingan adalah bentuk-bentuk ketidakdewasaan. Hal itu sangat merugikan bangsa dan negara. Menurut Prabowo, dalam undang-undang juga tidak tertera adanya DPR tandingan. Ia menyatakan adanya pihak yang menganggap pimpinan DPR telah melanggar, harus mengacu kepada kasusnya. Misalnya pada kasus melanggar kebebasan berpendapat, maka perlu adanya pembelaan.
Pendapat lain muncul dari mantan menteri sekretaris negara sekaligus ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting. Kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional. Pada intinya, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. Mengedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati dan jangan menutup diri apalagi arogansi. Mengedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan.
Pandangan masyarakat sendiri terhadap adanya DPR Tandingan yaitu menganggap bahwa politik yang ada di Indonesia ini sudah tidak dewasa lagi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Para pejabata negara yang berdasi yang dianggap lebih kompeten daripada masyarakat kini sudah tidak dapat dipercayai lagi kinerja nya di pemerintahan.
Solusi yang dapat disampaikan dalam permasalah ini yaitu baiknya para pejabat yang dirasa lebih kompeten dapat lebih bersikap lebih dewasa politik, Lebih profesional dalam pemerintahan. Yang terakhir yaitu lebih berlapang dada.


3.1     Penyebab Muncul DPR Tandingan
Penyebab munculnya DPR tandingan yang adalah pertama, adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga mereka membentuk kelompok sendiri diluar pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kedua, adanya komunikasi yang tidak baik antara para pemangku jabatan. Dalam konflik DPR tandingan ini diduga adanya kebuntuan komunikasi politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi salah satu penyebab adanya DPR tandingan. DPR dinilai gagal menjalankan peranannya sebagai otoritas. Sehingga koalisi pro-jokowi bentuk pimpinan DPR Tandingan.
Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan KIH terhadap kerja KMP dalam pemerintahan. Ketiga, adanya ketidakdewasaan para pemangku jabatan dalam pemerintahan. Adanya DPR Fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR membentuk pimpinan DPR tandingan. Alasannya, fraksi tersebut melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Hal tersebut memperlihatkan bahwa para pejabat lebih mementingkan jabatan dirinya sendiri daripada kesejahteraan rakyat dan menandakan bahwasanya DPR bukan lah sebagai perwakilan rakyat. Hal seperti itu lah yang sangat merendahkan para pejabat. Mereka yang telah jelas-jelas lebih mementingkan kursi jabatan, berebut hingga tidak memandang undang-undang ataupun dasar negara. Dan sebenarnya menjadi anggota dewan bukanlah pilihan namun sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan sebaik-baiknya dan semampu-mampunya bagi pemangku jabatan. Bukan untuk memperkaya harta namun lebih kepada untuk memeperkaya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun negara. Mereka yang disana yang seharusnya berpikir bagaimana memajukan bangsa dan negara serta mensejahterahkan rakyat malah beradu kursi jabatan atas keegoisan pribadi. Keempat,  adanya intervensi parpol. Parpol juga berperan penting dalam pemilihan umum namun intervensi parpol dalam pemerintahan yang terlalu berlebihan juga akan membawa dampak buruk bagi kinerja para dewan. Para dewan sendiri seharusnya juga dapat membandingkan mana kinerja parpol dan mana kinerja pemerintahan, tidak dapat dicampur adukkan begitu saja. Apabila parpol terus saja ikut andil dalam pemerintahan, maka program pemrintah tidak akan berjalan lancar.
Adanya DPR tandingan ini juga diduga intervensi parpol karena dirasa anggotanya banyak yang tidak kebagian kursi DPR sehingga mereka tidak percaya terhadap kinerja DPR yang sudah dibentuk dan dilantik oleh presiden.

3.2     Akibat DPR Tandingan dalam kinerja pemerintah
Adanya DPR Tandingan akan membawa dampak buruk bagi negara dan masyarakat. Banyaknya permasalahan yang di hadapi di negara kita ini sulit sekali dihentikan begitu saja. Mulai dari masalah kemiskinan, banjir, dan yang merembet menjadi jumlah kas negara yang kian abis dan memaksa pemerintah mau tidak mau untuk menaikkan harga bahan pokok untuk menutup kekurangan tersebut. Hutang negara juga masih banyak di luar negeri. Belum lagi masalah intern koruptor yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyaknya masalah yang terjadi seharunya para pejabat yang dinilai lebih kompeten daripada masyarakat biasa dapat lebih dewasa dalam keputusan maupun kebijakan pemerintah.
Sistem kerja pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan waktu yang sesuai menjadi terbengkalai akibat adanya DPR Tandingan yang sudah jelas-jelas mengganggu kinerja pemerintah. Hal tersebut benar-benar merugikan dan memalukan bangsa sendiri. Pemerintah yang harusnya meluangkan banyak waktunya untuk program yang dibentuk kini menjadi penengah masalah DPR. Bagaimana bisa DPR Tandingan tidak dapat percaya terhadap kinerja DPR yang telah dibentuk kalau DPR yang asli saja belum memulai kerja nya sudah muncul DPR illegal yang menandinginya. Hal tersebut sudah jelas-jelas tidak mengacu pada undang-undang.

3.3     Pandangan Masyarakat terhadap DPR Tandingan
Masyarakat merupakan orang awam yang sepertinya diperbudak oleh para pejabat. Disaat pemilihan umum masyarakat merupakan aktor utama yang berperan dalam negara, namun disaat terpilihnya anggota dewan. Mereka seolah-olah lupa akan siapa yang menjadikan mereka menjadi seperti itu. Sehingga istilah fungsi dari anggota dewan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sudah tidak berfungsi lagi. Pandangan masyarakat terhadap adanya DPR Tandingan yaitu masyarakat menganggap hanya bermain-main dalam pemerintahan tidak ada hasil yang adapat ditunjukkan. Selain itu, menunjukkan bahwa para anggota dewan yang dikata lebih berkompeten daripada masyarakat ternyata memiliki nyali kecil yang tidak lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Sikap emosiaonal yang tidak dapat ditahan membuat masyarakat tidak dapat percaya lagi dengan kinerja para anggota dewan.
Maka dari itu lah adanya LSM di masyarakat, dimana itu adalah salah satu bentuk kerja DPR yang tidak dapat melakukan kewajibannya, yaitu menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana bisa para anggota dewan menjembatani masyarakat dengan pemerintah, menjadi jembatan antara sesama dewan saja tidak bisa. Itulah kekanak-kanakan para pejabat negara yang hanya memntingkan perolehan kursi jabatan.

3.4     Solusi yang dapat diambil
Dalam permasalah intern negara ini telah bnayak yang dirugikan baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Solusi yang dapat disampaikan dalam permasalah ini yaitu baiknya para pejabat yang dirasa lebih kompeten dapat lebih bersikap lebih dewasa politik. Artinya mereka hendaknya dapat menerima apa adanya atas keputusan presiden terhadap kabinet-kabinet yang telah dibentuk. Lebih profesional dalam pemerintahan. Artinya dalam pemerintahan bukan ahanya berebut jabatan yang dibahas namun bagaimana kerja pemerintahan dalam memajukan bangsa dan negara ini. Yang terakhir yaitu lebih berlapang dada, membiarkan serta mendukung para pejabat yang telah dipilih masyrakat dan dilantik presiden untuk bekerja dalam pemerintahan. Dengan beberapa solusi di atas diharapkan Indonesia dapat bekerja sesuai program dan kabinet yang dibentuk dan tidak ada konflik antar pemangku negara lagi.


4.1  SIMPULAN
Adanya kebuntuan komunikasi politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), selain itu ketidakpuasan terhadap kinerja DPR yang telah dilantik menjadi salah satu penyebab adanya DPR tandingan. Selain itu ketidakpuasan terhadap kinerja DPR yang telah dilantik. Akibatnya sistem kerja pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan waktu yang sesuai menjadi terbengkalai akibat adanya DPR Tandingan yang sudah jelas-jelas mengganggu kinerja pemerintah. Selain itu masyarakat juga dirugikan dengan adanya DPR Tandingan ini, pandangan masyarakat sendiri pasti akan menilai negatif terhadap kinerja DPR. solusi yang dapat diambil yaitu bersikap dewasa politik, lebih mengedepankan masalah sosial dan masyarat. Serta membiarkan para pejabat bekerja pada bidangnya masing-masing yang telah dibentuk oleh pemerintah.

4.2  SARAN
Para anggota dewan baik itu legislatif maupun eksekutif harusnya dapat menjaga emosional dalam pemerintahan. Mereka hendaknya berprinsip bahwa terpilihnya mereka bukan lah suatu pilihan namun lebih kepada suatu tanggung jawab untuk memimpin bangsa dan negara ke arah yang lebih baik dan menjadi perwakilan rakyat. Sehingga tidak adanya anggota dewan yang berebut kursi pemerintahan atau membuat tandingan-tandingan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah disepakati bersama.








Tidak ada komentar:

Posting Komentar